Rabu, 26 Juli 2017

Tugas 1 Mendeskripsikan Pengertian Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik
          Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.
  
2. Ciri-Ciri Budaya Politik

  • ·         Terdapat pengaturan kekuasaan
  • ·         Perilaku dari aparat-aparat negara 
  • ·         Proses pembuatan kebijakan pemerintah 
  • ·         Adanya kegiatan partai-partai politik 
  • ·         Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah 
  • ·         Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
  • ·         Sebagai suatu sistem yang dinamis
  • ·         Terdapat tingkah laku sosial yang dialokasikan secara otoritatif
  • ·         Terdapat legitimasi pemerintah
  • ·         Accountability of sistem (pertanggung jawaban)
  • ·         Competition (persaingan)
  • ·         Partisipatif (peran serta)

3. Macam-Macam Budaya Politik
     3.1 Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan
           a. Budaya Politik Militant
     Budaya politik militan adalah budaya politik yang memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif  yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat atau menentang. Apabila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah.


          b. Budaya Politik Toleransi
     Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka jalan untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap orang lain, tetapi tidak curiga terhadap orang lain. Budaya ini dianut kaum idealis dimana budaya politik ini selalu membuka pintu peluang untuk bekerja sama. Perbedaan dianggap wajar dan sangat baik untuk saling menutupi kekurangan satu sama lain. Budaya politik ini sangat cocok diterapkan karena sesuai dengan konsepsi manusia sebagai makhluk sosial.

     3.2 Berdasarkan Sikap Terhadap Tradisi dan Perubahan
           a. Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut

      Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada hal yang selaras dengan mentalnya dan menolak hal-hal yang baru.
     Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Oleh karena itu, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

          b. Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif
     Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan.

    3.3 Berdasarkan Orientasi Politik
          a. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
     Budaya politik parokial adalah budaya politik yang paling rendah atau sederhana.Anggota masyarakat tidak memiliki keinginan terhadap perubahan perubahan dan juga tidak peduli terhadap objek objek politik. Dengan adanya ketidakpedulian tersebut, sudah dapat diketahui bagaimana tingkat partisipasi mereka. Tingkat partisipasi mereka sangat rendah sehinggga sangat sulit membangun demokrasi dalam budaya politik parokial. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam budaya politik ini biasanya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, atau perkebunan sehingga kontak dengan sistem politik sangat kurang dan kelompok ini lebih menjunjung tinggi pranata, tata nilai, serta unsur unsur adat yang berkembang di masyarakat. 

          b. Budaya Politik Kaula atau Subjek (Subject Political Culture)
     Masyarakat tipe ini memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka adalah pasif. Kelompok masyarakat dalam tipe ini menempatkan diri sebagai subjek pemerintahan yang tidak memiliki pengaruh apa apa dalam mengubah sistem. Mereka beranggapan bahwa segala bentuk keputusan dan kebijakan dari pemerintah sudah sepenuhnya benar sehingga harus ditaati dan mereka sangat loyal terhadap pemerintah. Keadaan ini bisa karena sifat pemerintah yang diktaktor.

          c. Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)
     Kelompok masyarakat yang termasuk dalam tipe ini adalah masyarakat yan telah sadar mengenai hak hak mereka untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintah. Mereka beranggapan bahwa keputusan dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus selalu melibatkan rakyat sehingga hasilnya dapat mewakili kehendak rakyat. Masyarakat yang tergolong dalam budaya ini biasanya adalah orang orang berpendidikan, yang bekerja di pemerintahan atau masyarakat di tingkat ekonomi menengah ke atas.

     3.4 Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia
          a. Budaya Politik Tradisional
     Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Budaya politik seperti ini ditandai oleh hubungan yang bersifat patron klien, yang berarti hubungan merupakan hubungan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Budaya politik tradisional biasanya berkembang pada masyarakat etnis yang masih sangat konservatif dan mereka biasanya bergabung pada partai-partai yang bukan partai agama.

          b. Budaya Politik Islam
     Budaya politik islam merupakan budaya politik yang mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai-nilai ajaran agama islam. Budaya politik ini berkembang pesat di Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agam islam. Pelopor kebudayaan ini adalah kelompok santri.

          c. Budaya Politik Modern
     Pada masa reformasi, mulai dikembangkan budaya politik modern agar tidak mengedepankan agama atau etnis tertentu, sehingga dalam kehidupan masyarakat dapat terwujudnya kemajuan dan kestabilan keamanan. Pada era reformasi, partisipasi politik warga negara diharapkan semakin meningkat seiring dengan pembenahan di berbagai lini kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

4. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik di Suatu Daerah
     a. Modernisasi
      Modernisasi sejalan dengan perkembangan Industrialisasi perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa maka terjadilah perubahan nasib yang menuntut berperan dalam politik.

     b. Perubahan Struktur Kelas Sosial
       Perubahan struktur kelas sosial merupakan salah satu dampak modernisasi adalah timbulnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.

     c. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern
     Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern adalah kaum intelek (sarjana, pengarang, dan wartawan) melalui ide-idenya membangkitkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan politik.

     d. Konflik Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik
       Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Dengan adanya persaingan politik untuk memperebutkan kekuasaan timbul gerakan rakyat untuk menuntut hak-hak rakyat dipenuhi.

     e. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan
        Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa akibat tindakan-tindakan yang makin menyusup ke segala bidang kehidupan rakyat. 

5. Budaya Politik yang Berkembang di Masyarakat Indonesia
     Menurut saya, negara Indonesia menganut budaya politik partisipan, dimana semua warga negara bebas menyampaikan pendapat dalam politik dan rakyat indonesia juga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan politik di indonesia. Sehingga semua kebijakan dapat diterima dan sesuai atau mewakili kehendak rakyat. Walaupun terkadang terdapat perbedaan pendapat tetapi hak rakyat dalam menyampaikan pendapat tidak dibatasi.